Apa yang salah dengan formalisasi Syariat Islam?

Apa yang salah dengan formalisasi Syariat Islam?

Geliat untuk menghadirkan pesan Islam secara utuh oleh

kalangan tertentu ditunjukkan dengan upaya menerapkan

syariat Islam. Tidak cukup dengan penerapan syariat

yang jelas merupakan kewajiban individual umat,

kalangan tertentu berhasrat untuk memformalkan syariat

atas dasar bahwa formalisasi syariat merupakan obat

mujarab (antidote) menuntaskan rumitnya persoalan yang

hingga kini terus mendera umat dan bangsa. Mereka

seolah ingin menegaskan bahwa ”Islamisasi struktural”

dengan memanfaatkan otoritas politik untuk mendesakkan

kepentingan agama tertentu menjadi keharusan, bahkan

kewajiban agama yang akan berdosa jika ditolaknya.

Menolaknya dianggap sebagai penolakan terhadap

sakralitas syariat yang ilahiah (divine order)

sekaligus pembangkangan terhadap Tuhan sebagai

”perumus” syariat.

Semangat inilah yang terus dipropagandakan oleh

sebagian umat Islam mutakhir, tidak terkecuali di

Tanah Air. Dengan mengambil bentuk formalisasi,

kelompok kepentingan ini begitu yakin bahwa segala

sesuatu akan terselesaikan dengan medium represif yang

bernama negara. Dengan demikian, negara bisa saja

mengendalikan dan mengawasi keyakinan agama warganya:

suatu hal yang sejatinya menjadi tanggung jawab

pribadinya.

Dalam konteks negara yang menampung beragam keyakinan

agama, Indonesia misalnya, formalisasi syariat jelas

menimbulkan persoalan. Persoalan ini begitu kentara

ketika syariat yang dimaksud menyangkut hukum publik

atau hukum pidana yang berdampak tidak saja pada umat

yang menganut syariat, tetapi juga—dan ini yang

terpenting—pada umat lain di luar penganut syariat

ini. Berbeda dengan hukum perdata yang hanya mengatur

internal umat yang mengakui syariat tersebut tanpa

mengikat pada kelompok di luarnya. Nyatanya, pengusung

formalisasi syariat tampaknya lebih mengedepankan

proyek formalisasi syariat publik yang mengatur warga

negara secara keseluruhan. Di sinilah problem itu

terjadi, tidak saja bagi umat Islam tetapi juga bagi

penganut agama lainnya.

Dalam konteks Islam, formalisasi syariat berdampak

pada unifikasi hukum. Unifikasi hukum yang diciptakan

negara berujung pada terberangusnya ruang perbedaan

yang sebenarnya juga disediakan oleh syariat.

Sementara dalam konteks luar Islam, formalisasi

syariat jelas berakibat pada pemaksakan ajaran dan

keyakinan tertentu bagi kelompok lain dalam sebuah

negara. Kontrak sosial yang disediakan negara hangus

akibat dominasi agama tertentu yang ambil bagian dalam

formalisasi syariat. Ini juga akan berujung pada

retaknya perekat sosial dari sebuah negara yang dari

awal mendakwa sebagai wadah peleburan (melting pot)

dari beragam entitas, baik etnik maupun agama. Namun

sayangnya, hal ini tidak disadari oleh para penggiat

formalisasi. Mereka pun seolah melupakan pengalaman

negara lain yang lebih awal mempropagandakan semangat

serupa, namun akhirnya tidak kuasa melapangkan

keinginannya.

Pengalaman Negara Lain

Amatlah bijak apabila kita belajar dari pengalaman

negara lain yang lebih awal mendeklarasikan dirinya

telah menpraktikkan syariat Islam dalam konstitusi

negaranya. Tengokan sejarah ini penting bukan karena

mereka telah berhasil meresmikan syariat Islam sebagai

official canon dalam penyelenggaraan pemerintahannya,

melainkan karena implikasinya terhadap kemungkinan

demokratisasi dan penegakan hukum yang dicita-citakan

oleh bangsa dan masyarakat yang majemuk.

Mengamati fenomena formalisasi syariat di beberapa

negara semisal Sudan, Iran, Pakistan, Afghanistan, dan

Arab Saudi, tampaknya kita tidak menemukan formulasi

konseptual yang tunggal tentang rumusan syariat Islam

yang hendak diformalisasikan. Negara-negara tersebut

ternyata tidak memiliki keseragaman bentuk syariat

Islam yang bagaimana yang hendak diejawantahkan dan

bentuk syariat Islam yang mana yang hendak diterapkan.

Belum lagi negara-negara yang mendakwakan dirinya

menerapkan syariat Islam tidak lebih berhasil

dibandingkan negara lain yang tidak begitu berambisi

melapangkan formalisasi syariat. Malah di negara yang

berlabel negara Islam ini badai konflik tak

berkesudahan. Jangankan dengan orang di luar kelompok

agamanya, dengan kelompok di internal agamanya pun

kerap terjadi ketegangan.

Tampaknya kegamangan konseptual semacam itu berikut

dampak-dampak sampingannya semakin mengukuhkan

anggapan bahwa greget formalisasi syariat itu tidak

lebih dari indikasi mengentalnya semangat Islamisasi

politik. Semangat ini misalnya ditandai dengan

kecenderungan untuk menghadirkan sebuah ”komunitas

imagener” yang kerap dilekatkan pada komunitas muslim

pertama. Kecenderungan yang bercorak

romantik-atavistik yang menginginkan hadirnya kembali

komunitas dan sistem politik par excellence pada masa

Nabi dan empat khalifah Islam pertama, yang bagi

kelompok ini dianggap mengguratkan pola-pola ideal

penerapan syariat.

Bisa jadi fenomena ini menggambarkan ”strategi cari
selamat” dari pengalaman kegagalan eksprementasi
keberagamaan yang cenderung melacurkan nilai-nilai
agama sebagaimana disebarkan sekularisme. Atau mungkin
juga, fenomena formalisasi syariat hanyalah bentuk
kemunafikan, atau meminjam istilah Olivier Roy dalam
bukunya The Failure of Political Islam (1996), hile
shar’i: akal-akalan hukum yang pada akhirnya
memungkinkan umat mengelak dari larangan syariat tanpa
terbebani dosa. Ini juga, misalnya, ditunjukkan dengan
mengecambahnya bank-bank berlabel syariah, yang
lagi-lagi menurut Roy tidak lebih dari strategi
pemasaran dan bukanlah suatu alternatif pola tatanan
sistem perekonomian baru. Label syariah semata-mata
dijadikan sebagai produk menggiurkan di tengah-tengah
fenomena bangkitnya aktivisme religius yang berambisi
meng-agama-kan seluruh sistem kehidupan umat.
Jika demikian, proyek formalisasi hanyalah proyek
simbolisasi dan lebelisasi keberagamaan dengan
melapisi (vaneered) seluruh aspek kehidupan warga
tanpa menyentuh substasi nilai-nilai agama itu
sendiri. Jika ini yang terjadi, ambisi formalisasi
syariat akan terkesan ilusif dalam menciptakan
kesejahteraan warga secara umum dengan melampaui
sekat-sekat keyakinan tertentu.

Syariat Substansial
Tidak ada yang membantah bahwa syariat adalah
kewajiban agama yang mutlak ditaati. Namun
persoalannya menjadi lain ketika keunikan syariat yang
dimiliki kelompok agama tertentu dipaksamasukkan dalam
hukum positif sebuah negara yang mewadahi beragam
keyakinan. Reduksi, bahkan penunggalan, yang kemudian
disertai dengan penolakan pada yang lain (rafdlu
al-âkhar) dapat dipastikan akan terjadi, dan ujungnya
sentimen agama yang mestinya diendapkan, menguap dalam
wujud pertarungan simbol. Dari pertarungan simbol
inilah keretakan hubungan mesra antar-agama mulai
tercemari hingga akhirnya berujung konflik atas nama
agama.
Dalam konteks ini, ”proyek” formalisasi syariat yang
mengedepankan ”cara” (tehnique) dalam menerapkan
syariat, yaitu positivisasi syariat Islam melalui
jaring-jaring kekuasaan, dipastikan menemukan ajalnya.
Berbeda dengan pandangan yang mengutamakan penerapan
nilai-nilai syariat (the primacy of values) yang
melampaui batas-batas formalnya. Pandangan ini relatif
bisa mewadahi pluralitas agama yang menjadi ikon
kehidupan beragama dewasa ini.
Inilah ironi sebagian kalangan yang demikian
bersemangat melapangkan formalisasi syariat, sementara
mereka tidak menyadari bahwa di balik niat tulus
mem-praxis-kan syariah ternyata mereka lupa ada efek
negatif pula yang dimunculkan. Ketulusan untuk
melaksanakan agama secara utuh ternyata tidak
dibarengi dengan cara beragama (mode of religiousity)
yang utuh pula. Ketaatan pribadi dengan Tuhan (ibadah
ritual) tidak diiringi dengan sikap saling memahami
dan menghargai sesamanya (ibadah sosial). Dan
formalisasi syariat Islam jelas merentankan terjadinya
kesalahpahaman antarsesama. Seharusnya bukanlah
syariat yang diformalkan, tetapi substansi syariat
yang mengandung pesan keadilan itulah yang
diformalkan.
Oleh Ahmad Fawaid Sjadzili